Kamis, 06 Januari 2011

Mediasi

Dasar Hukum Mediasi
di Indonesia

        HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
        SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
        PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
        PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
        Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU       No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


PENGERTIAN MEDIASI
( PERMA NO.01 TAHUN 2008 )

        Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.  (Pasal 1 ayat 6).

        Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7)


        Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya (Pasal 1 ayat 4 Perma 01/2008).

        Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA 01/2008).

        Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini (Pasal 1 ayat 5 PERMA 01/2008).








MEDIASI BERSIFAT WAJIB
        Semua perkara perdata wajib mediasi KECUALI: Perkara Niaga, Pengadilan Hub Industrial, Keberatan atas putusan BPSK dan KPPU (PASAL  4 ).

        Mediasi diwajibkan pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak (PASAL 7).

BATAL DEMI HUKUM :

   Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. ( Pasal 2 (3) ).

    Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara ybs telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator ybs.(Pasal 2 (4) ).



PEMILIHAN MEDIATOR

   Para pihak berhak memilih mediator antara lain :
    a. Hakim majelis pemeriksa perkara
    b. Hakim bukan pemeriksa pada PN ybs
    c.Advokat/Akademisi hukum, profesi bukan hukum yang memiliki sertifikat mediator. ( Pasal 8 (1) ).








DAFTAR MEDIATOR

   Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator  bersertifikat, terdiri dari mediator Hakim dan mediator non Hakim. ( Pasal 9 (1) ).

     Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. ( Pasal 9 (6) ).





HONOR MEDIATOR
-         Mediator hakim tidak dibayar

-         Mediator Non Hakim dengan honor.

-         Para pihak harus sepakat soal pembayaran honor mediator non hakim.

BATAS WAKTU PEMILIHAN MEDIATOR

      Para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim    (Pasal 11 ayat 1).

        Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim (Pasal 11 ayat 2).

        Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas (Pasal 11 ayat 3).

TENGGANG WAKTU PROSES MEDIASI
    Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari  sejak    pemilihan mediator dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. ( Pasal 13 (3) dan (4) ).



MEDIASI GAGAL

            Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.       (Pasal 14 (1) ).

TUGAS MEDIATOR
-         Mempersiapkan jadwal pertemuan,
-         Mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi.
-         Menyelenggarakan Kaukus,
-         Mendorong para pihak melaksanakan perundingan berbasis kepentingan (Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan 4).
-         Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian (Pasal 17 ayat (1))
-         Menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 14).

MENCAPAI KESEPAKATAN
-         Kesepakatan perdamaian tertulis ditandatangani para pihak dan mediator.
-         Jika proses mediasi diwakili kuasa hukum, wajib persetujuan tertulis principal.
-         Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian.
-         SE WAKA MA BIDANG YUDISIAL NO. 24/2009 18 Juni 2009
-         Penyeragaman format akta perdamaian.
-         Struktur: (1) AKTA PERDAMAIAN, (2) PUTUSAN, (3) MENGADILI (pasal 17)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar